Thursday, 9 June 2016

Colreg 1972 dan Dinas Jaga Anjungan



Pada bulan Desember tahun 2012 yang lalu saya pernah menulis tentang peraturan internasional untuk mencegah tubrukan di laut di blog ini dengan judul “Pentingnya pemahaman COLREG 1972” dengan segala persoalannya dalam penerapan di lapangan.

 Peraturan International untuk mencegah tubrukan di laut (PIMTL) adalah salah satu instrument hukum yang di buat oleh Organisasi Maritim Internasional (International Maritime Organization – IMO), dibuat untuk meningkatkan keselamatan pelayaran secara internasional, baik di laut-wilayah suatu negara maupun di laut-bebas (di luar laut wilayah suatu Negara).

Pemerintah Indonesia, melalui SK Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang rinciannya dituangkan kedalam National Quality Standard System (QSS), tercantum bahwa salah satu mata pelajaran bagi peserta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) kepelautan adalah “P2TL dan DINAS JAGA”. P2TL boleh jadi singkatan dari Peraturan Pencegah Tubrukan di Laut. Pokok bahasan utama P2TL adalah International Convention for Preventing Collission at Sea 1972 atau sering dikenal dengan COLREG 1972, ditambah dengan peraturan nasional yang berlaku sebagaimana dituangkan ke dalam National Non Convention Vessels Standard System (NCVS). Sedangkan bahasan pokok Dinas Jaga adalah dari STCW 1978 dan STCW Code Bab VIII (Watch-keeping), di tambah dengan pengetahuan tentang kecakapan pelaut yang baik untuk meningkatkan keselamatan navigasi di laut. 

Sejak diberlakukannya, COLREG 1972 telah mengalami 7 kali amandemen dan yang terakhir adalah Resolusi A.1085 (28). Yaitu penambahan Bagian F yang berisi aturan 39 sampai 41.
Penulis berpendapat, sangat penting bagi para navigator untuk memahami aturan demi aturan Colreg 1972 ini karena kalau hanya melayarkan kapal saja mudah asal dilakukan berulang kali. Namun tanpa dibekali dengan pemahaman peraturan berlalu lintas, sangat membahayakan tidak hanya kapalnya sendiri tetapi juga kapal-kapal lain. Ibarat sopir angkutan kota (angkot) atau metro-mini di Jakarta, mereka mahir menyetir mobil, tetapi tidak faham dengan aturan lalu lintas jalan raya. Akibatnya banyak kecelakaan yang seharusnya tidak perlu terjadi.

Pemahaman Colreg 1972 menurut pendapat saya, harus dipelajari dari Bahasa aslinya yaitu salah satu dari 6 bahasa resmi seperti pada waktu diadopsinya konvensi ini yaitu: Bahasa-bahasa Inggris, Perancis, Spanyol, Arab, Rusia, dan China.

Di Indonesia, pada umumnya pelajaran Colreg diberikan dalam Bahasa Indonesia tanpa pendampingan salah satu dari 6 bahasa tersebut diatas. Banyak buku-buku Colreg yang diterbitkan dengan penterjemahan yang relative berbeda satu dengan yang lainnya. Akibatnya, pemahaman Colreg menjadi multi tafsir tergantung selera penterjemah. Lebih-lebih tanpa penjelasan tiap-tiap aturan.

Penulis sengaja menyusun buku dengan judul “Colreg 1972 dan Dinas Jaga Anjungan” mencoba untuk mendampingkan dengan text aslinya Bahasa Inggris, yaitu Bahasa yang digunakan pada waktu diadopsi tanggal 28 Oktober 1972. Selain itu, menurut STCW 1978 bahasa Inggris adalah bahasa yang diwajibkan untuk dikuasai oleh para pelaut.

Penulis sengaja menyertakan text aslinya Bahasa Inggris, termasuk artikelnya, dengan maksud untuk menghindari kesalahan intepretasi dalam melaksanakan aturan Colreg 1972. Setiap Aturan diberikan penjelasan dan gambar-gambar ilustrasi untuk memudahkan para pembaca dalam mengartikan dan mengintepretasikan ketentuan yang berbentuk kalimat-kalimat hukum. Buku yang saya tulis berisi:
1.      Bab I Pendahuluan, yaitu menyampaikan garis besar isi buku secara keseluruhan
2.      Bab II Sejarah dan Sistimatika Colreg 1972, yaitu latar belakang sejarah sampai diadopsinya Colreg 1972 dan sistimatika Colreg 1972 untuk memudahkan pemahaman Colreg 1972 dalam mempelajarinya
3.      Bab III Artikel dan text Colreg 1972, yaitu artikel asli yang diadopsi pada tanggal 28 Oktober 1972 dan text asli Bahasa Inggris serta terjemahannya dalam Bahasa Indonesia, termasuk penjelasan dengan gambar-gambar berwarna tiap-tiap aturan.
4.      Bab IV Teknik Radar Plotting, yaitu problem-problem tentang plot radar untuk mendapatkan d.CPA (distance of Closest Position Approach), t.CPA (time CPA), dan lain-lain, yang merupakan implementasi dari Colreg 1972 untuk mencegah resiko tubrukan, termasuk pemahaman-pemahaman tentang “aspect” dan “head-rech”.
5.      Bab V Dinas Jaga, yaitu prinsip-prinsip dinas jaga di anjungan khususnya pada waktu kapal berlayar dan berlabuh jangkar, sebagaimana ditulis pada Bab VIII dari pada STCW Code.
6.      Penulis mencoba melengkapi buku ini dengan contoh soal-soal ujian dan problema-problema dalam meningkatkan keselamatan dari bahaya tubrukan di laut.

Edisi kedua ini sudah termasuk amandemen tahun 2013 yaitu penambahan Bagian F yang berisi Aturan-aturan 39, 40 dan 41.
Yang berminat memiliki buku yang saya susun, silakan menghubungi saya di 081315353556
Semoga bermanfaat.



Friday, 11 December 2015

Terpilihnya kembali Indonesia sebagai anggota Dewan IMO dan Tema Hari Maritim Sedunia tahun 2016


Menhub Ign. Jonan di Sidang Assembly ke 29 Tahun 2015
Pendahuluan
 
Setiap 2 tahun sekali pada tahun ganjil International Maritime Organization (IMO) selalu melaksanakan sidang majelis (assembly meeting).   Sidang Majelis adalah badan tertinggi pengambilan keputusan di IMO. Terdapat tiga kegiatan besar yang berlangsung pada saat sidang Assembly ini yaitu:
1.     Pencalonan kembali negara-negara anggota menjadi anggota Dewan IMO (IMO Council Member) untuk periode 2 tahun ke depan;
2.     Pengesahan tema Hari Maritim Sedunia untuk tahun yang akan datang dari hasil sidang Dewan; dan
3.     Penetapan Resolusi2 baru berkaitan dengan perobahan peraturan (amendment) dan pengesahan beberapa ketentuan atau peraturan baru hasil sidang sebelumnya (adoption) yang sudah disetujui oleh sidang Dewan.
Pada sidang Assembly ke 29 yang dilaksanakan dari tanggal 23 – 27 November tersebut Indonesia terpilih kembali sebagai anggota Dewan IMO pada kategori “c” untuk periode tahun 2016 – 2017. Tentang anggota Dewan kategori “c”, lihat artikel saya: ”Dampak dan Antisipasi Indonesia Terhadap Perobahan STCW 1978” atau lihat di: http://www.imo.org/en/About/Pages/Structure.aspx#2. Pada kesempatan yang sama, sidang telah mengesahkan tema hari maritim sedunia  (World Maritime Day – WMD) tahun 2016 yaitu “  "Shipping: indispensable to the world”.
Sidang juga telah mengesahkan perobahan-perobahan (amendment) beberapa Konvensi dan Code hasil pembahasan sidang-sidang Komite yang telah mendapat persetujuan Dewan.

 Terpilihnya kembali Indonesia sebagai anggota Dewan

Penulis dan Wamenhub di sidang Dewan ke 101 tahun 2009
Sejak tahun 1983, Indonesia selalu terpilih menjadi anggota Dewan IMO. Ini menunjukkan kepercayaan dari negara-negara anggota IMO yang lain terhadap Indonesia. Walaupun Indonesia turun ke peringkat IX (Sembilan), dimana sebelumnya pernah menduduki peringkat II (Kedua), belum tentu berarti bahwa kepercayaan negara anggota IMO menurun. Boleh jadi upaya lobi yang dilakukan oleh negara lain lebih intensif disbanding dengan Indonesia. Menurut saya, yang penting adalah bahwa Indonesia masih menjadi anggota Dewan. Hal ini penting karena sebagai anggota Dewan, Indonesia memiliki posisi tawar yang tinggi dalam banyak hal, dan ikut menentukan langkah2 organisasi, termasuk menetapkan budget.
Saya pernah menyaksikan siaran di IDX TV dan membaca tulisan di laman SEKAB RI tanggal 28 November 2015 (http://setkab.go.id/sidang-di-london-23-27-november-indonesia-terpilih-kembali-sebagai-anggota-imo-kategori-c/), bahwa Indonesia tahun 2017 merencanakan akan mencalonkan kembali pada kategori “b”. Kalau itu dilakukan, menurut saya itu adalah merupakan langkah “bunuh diri”, karena kemungkinan dapat terpilih di kategori “b”, tidak lebih dari 10%. Artinya, Indonesia harus siap tidak menjadi anggota Dewan. Resikonya, hak-hak yang selama ini dimiliki Indonesia dalam organisasi akan hilang. Indonesia akan menjadi “penonton” murni pada sidang-sidang Dewan (sebagai pengamat atau observer). Bukan saya pesimis, tetapi pendapat saya tersebut berdasarkan kenyataan yang pernah terjadi sebelumnya. Yaitu sesuai dengan pengalaman saya selama menjadi Atase Perhubungan KBRI London dari tahun 2007 sampai 2011, yang juga sebagai Wakil Perutusan Tetap Indonesia di IMO. Sudah banyak contohnya. Contoh yang saya ingat adalah Belgia dan Liberia. Belgia yang sudah anggota Dewan pada kategori “c” pada tahun 2007 tidak terpilih (gagal) karena mencalonkan pada kategori “b” (padahal faktanya Belgia jauh lebih memenuhi kriteria dibandingkan Bangladesh). Liberia yang juga sebelumnya anggota Dewan pada kategori “c”, pada tahun 2009 mencalonkan kembali pada kategori “a” karena menurut kalkulasi jumlah kapal, Liberia menduduki urutan ke 2 dunia setelah Panama. Namun Liberia gagal terpilih menjadi anggota Dewan. Untuk masuk menjadi anggota Dewan juga tidak mudah. Australia, pada tahun 2005 dan 2007 gagal mencalonkan di kategori “c” dan baru terpilih pada tahun 2009 setelah meminta Selandia Baru mundur dari pencalonan kembali.
Pendapat bahwa anggota Dewan pada kategori “b” lebih tinggi dari kategori “c” adalah tidak benar atau pendapat yang menyesatkan. Faktanya adalah, semua kategori memiliki hak dan kewajiban yang sama pada sidang Dewan dan di luar sidang. Termasuk posisi tawar dalam memperjuangkan kepentingan nasional. Contohnya Singapura, walaupun sudah berkali-kali menempati peringkat I pada pemilihan anggota Dewan pada kategori "c", dan negara itu lebih dari pantas untuk mencalonkan pada kategori “b” (misalnya dibandingkan Bangladesh, India atau Argentina), tetapi tidak mereka lakukan karena mereka sudah memikirkan resiko terberatnya. Lebih baik ‘secure’ sebagai anggota Dewan dari pada pindah kategori tetapi tidak jelas hasilnya. Yang lebih penting bagi Indonesia adalah meningkatkan perannya pada setiap sidang, baik sidang-sidang Sub-Komite,  sidang-sidang Komite maupun sidang-sidang Dewan, untuk lebih menggali dan mengangkatnya di forum sidang IMO semua yang menjadi kepentingan nasional Republik Indonesia. Tidak hanya kepentingan pemerintah, tetapi juga semua pemegang kepentingan pada industri maritim nasional.

Tema hari maritim sedunia tahun 2016
Tema hari maritim sedunia tahun 2016 telah ditetapkan pada sidang Dewan sebelumnya. Sidang assembly hanya mengesahkan (pada tahun genap dimana tidak ada sidang assembly, hari maritim sedunia ditetapkan dan disahkan pada sidang Dewan). Tema tahun 2016 adalah "Shipping: indispensable to the world”. Tema ini disepakati karena diyakini bahwa transportasi laut sangat diperlukan mengingat bahwa taransportasi laut adalah tulang punggung perekonomian dunia. Dari hasil penelitian yang pernah dilakukan, 90% pengiriman barang dari satu tempat ke tempat lain dilakukan melalui transportasi laut. Dengan semangat ini, diharapkan pada tahun 2016 (dan seterusnya), tiap negara anggota IMO dihimbau bekerja keras untuk  meningkatkan industri maritim di negaranya masing-masing untuk mendukung pengembangan transportasi laut yang berkesinambungan (sustainable development), dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan maritim serta pencegahan pencemaran lingkungan laut. Tema ini juga selalu diangkat pada tiap-tiap sidang di IMO khususnya pada tahun 2016 yang akan datang. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan inspirasi kepada setiap anggota delegasi dari berbagai negara anggota IMO yang mengikuti sidang dan delegasi organisasi internasional yang hadir sebagai pengamat.
Menhub Freddy Numberi dan Penulis di Sidang Assembly ke 26 tahun 2009
Hasil sidang assembly sesi ke 29 tahun 2015
Pada sidang assembly sesi yang ke 29 tahun ini tidak banyak menetapkan resolusi yang terkait dengan substansi maritim. Lebih banyak diisi dengan pergantian Sekjen IMO dari Koji Sekimizu (Jepang) kepada Kitack Lim (Korea Selatan) dan agenda administratif organisasi.


Resolusi yang dihasilkan dari sidang assembly sesi ke 29 lalu adalah sebagaimana pada table di bawah ini:
1.      
A.1093(29)
Special recognition for merchant vessels and their crew involved in the rescue of mixed migrants at sea
2.      
A.1094(29)
Appreciation of the Services to the Organization of Mr. Koji Sekimizu
3.      
A.1095(29)
Approval of the Appointment of the Secretary-General
4.      
A.1096(29)
Appointment of the External Auditor
5.      
A.1097(29)
Strategic Plan for the Organization (for the six‑year period 2016 to 2021)
6.      
A.1098(29)
High-level Action Plan of the Organization and priorities for the 2016‑2017 biennium
7.      
A.1099(29)
Application of the Strategic Plan and the High-level Action Plan of the Organization
8.      
A.1100(29)
Results-based Budget for the 2016-2017 biennium
9.      
A.1101(29)
Presentation of accounts and audit reports
10.   
A.1102(29)
Arrears of contributions
11.   
A.1103(29)
Principles to be considered when drafting IMO instruments
12.   
A.1104(29)
Survey Guidelines under the Harmonized System of Survey and Certification (HSSC), 2015
13.   
A.1105(29)
2015 Non-exhaustive list of obligations under instruments relevant to the IMO Instruments Implementation Code
14.   
A.1106(29)
Revised guidelines for the onboard operational use of shipborne automatic identification systems (AIS)
15.   
A.1107(29)
Entry into force and implementation of the 2012 Cape Town Agreement
16.   
A.1108(29)
Amendments to the Recommendations on pilot transfer arrangements (A.1045(27))
17.   
A.1109(29)
Relations with Non-Governmental Organizations

Semoga bermanfaat. Amin